NADIKABAR.COM — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengingatkan satuan tugas (satgas) tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) susulan.
"Hotspot (titik panas) harian memang turun dan pada 14 November hanya dilaporkan satu titik di Kabupaten Tebo. Namun, pendinginan masih berlangsung di sejumlah lokasi dan beberapa wilayah masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Karena itu, kewaspadaan belum boleh diturunkan terlalu cepat," katanya di Jambi, Senin.
Ivan mengingatkan agar penurunan jumlah hotspot harian tidak menjadi alasan untuk menghentikan atau menurunkan kewaspadaan terhadap karhutla di Provinsi Jambi.
Sebagai langkah antisipasi ke depan, ia memaparkan enam prioritas pengawasan bagi DPRD dan Pansus karhutla. Pertama, rekonsiliasi data, audit kegiatan pendinginan dan gambut, evaluasi kesiapan armada udara, penanganan indeks standar pencemar udara (ISPU) dan kelompok rentan, penelusuran penggunaan anggaran, serta pemantauan proses hukum.
Berdasarkan data penanganan karhutla hingga 15 November 2026, estimasi luas hutan dan lahan yang terbakar di wilayah tersebut telah mencapai 5.322,81 hektare.
Sementara itu, akumulasi hotspot sejak 1 Januari hingga 14 November 2026 tercatat sebanyak 19.358 titik.
Dari laporan yang masuk, tiga daerah menyumbang sekitar 62,4 persen dari total estimasi luas lahan terbakar di Jambi.
Kebakaran terbesar terjadi di Kabupaten Batang Hari seluas 1.486,98 hektare, disusul Sarolangun seluas 958,25 hektare, dan Tanjung Jabung Timur seluas 874,62 hektare.
Wilayah lainnya meliputi Tanjung Jabung Barat seluas 674,75 hektare, Muaro Jambi 652,70 hektare, Tebo 522,27 hektare, Bungo 86,75 hektare, Merangin 56,50 hektare, serta Kota Jambi seluas 10 hektare.
Dalam kesempatan itu, Ivan juga meminta agar data luasan tersebut dipadukan kembali. Mengingat terdapat selisih kecil antara total laporan sebesar 5.322,81 hektare dengan hasil penjumlahan rincian per kabupaten/kota yang mencapai 5.322,82 hektare.
Ia menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi awal yang tidak bisa langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar.
Setiap titik panas harus diverifikasi langsung di lapangan dengan memadankannya bersama waktu kejadian, koordinat, tingkat kepercayaan satelit, batas administrasi, hingga kawasan hutan dan konsesi.
"Prinsip pengawasan harus jelas, satu kejadian, satu koordinat, satu data, satu penanggung jawab, dan seluruh proses dapat diaudit," ujarnya.