NADIKABAR.COM — Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz minta aparat penegak hukum (APH) usut tuntas pelaku penanaman puluhan batang bibit kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin di wilayah Senami Kabupaten Batang Hari.
"Tentu apa pun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman karena itu memang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau sampai melakukan pembakaran itu merugikan masyarakat," kata Hafiz di Jambi, Selasa.
Untuk itu, Hafiz meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini sampai tuntas termasuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik penanaman sawit ilegal tersebut.
Ia juga mendesak agar aparat menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan pihak penanam sawit dengan insiden kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dirinya menegaskan, aturan hukum terkait kawasan hutan sudah jelas dan harus ditegakkan, pihaknya terus mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi tersebut.
"Saya kira tegas saja, aturannya sudah ada kita dorong untuk aparat penegak hukum menegakkan hukum dan aturan seadilnya," tegasnya.
Satuan Tugas (satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) menemukan bibit kelapa sawit yang ditanam secara ilegal di kawasan tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari Billy Akzaiman mengatakan bahwa temuan puluhan bibit kelapa sawit itu terungkap pascakebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan hutan konservasi tersebut.
"Untuk petugas di lapangan langsung melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit-bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi,"katanya.
Selain itu, Billy juga mengatakan bibit sawit itu terdapat 60 batang bibit kelapa sawit yang dibongkar petugas di kawasan BOR 12 Tahura.
Menurutnya, penanaman kelapa sawit di kawasan konservasi tersebut diduga merupakan upaya oknum tidak bertanggung jawab untuk merambah dan alih fungsi kawasan hutan demi kepentingan pribadi.
Untuk penertiban ini menjadi salah satu langkah tegas pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian kawasan Tahura Senami supaya tidak dimanfaatkan secara ilegal.
Dengan demikian, dirinya berharap tindakan penertiban seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga kawasan hutan konservasi tetap terjaga.
Pemerintah Kabupaten Batang Hari menekankan pentingnya kolaborasi dan perhatian pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jambi dalam membantu pengawasan dan pengamanan kawasan Tahura.
Pasalnya, aksi perambahan kawasan hutan konservasi dinilai masih kerap terjadi sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.
