Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Dharma Putra Rangkuti, menyoroti persoalan sampah sebagai isu mendesak yang perlu segera ditangani melalui kebijakan daerah. Ia juga menekankan pentingnya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk melalui mekanisme carbon trading, untuk mendukung keberlanjutan program PRKBI.
"Pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, dan pendanaan inovatif seperti perdagangan karbon dapat menjadi solusi nyata," ucap Dharma Putra Rangkuti.
Anggota Komisi B DPRD Sumut Dedi Iskandar menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Bank Sampah, implementasi PRKBI di sektor pertanian dan perkebunan. Termasuk pencarian pendanaan alternatif baik dari pemerintah pusat maupun mitra donor internasional.
"Kita perlu belajar dari daerah yang telah menetapkan Perda Ekonomi Hijau dan memperoleh pendanaan hijau. Selain itu, konsultasi dengan Bappenas menjadi langkah penting untuk memperkuat arah kebijakan di Sumatera Utara," sebut Dedi Iskandar.
