NADIKABAR.COM — Korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi dituntut membayar denda masing-masing Rp 100 miliar dan uang pengganti dengan total Rp 81,8 triliun. Jaksa meyakini korporasi tersebut bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022.
Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2026). Terdakwa korporasi dalam perkara ini yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.
Para terdakwa dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Jaksa mengatakan, jika harta benda para terdakwa, dalam hal ini milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang dibayar.
Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembubaran semua korporasi tersebut. Jaksa mengatakan pertimbangan yang memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Kemudian, perbuatan para terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha secara melawan hukum dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu, perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar.
"Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.
Selain itu, jaksa menuntut para terdakwa membayar uang pengganti yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Berikut nilainya:
1. PT Palma Satu: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.402.845.776.000 (1,4 triliun) dan USD 3.288.924 (setara Rp 59.996.551.608 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 19.927.400.000.000 (19,9 triliun). Total: Rp 21.390.242.327.608 (21,3 triliun).
2. PT Seberida Subur: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 733.921.521.162 (733,9 miliar) dan USD 116.553,36 (setara Rp 2.126.166.393 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12.219.414.680.000 (12,2 triliun). Total: Rp 12.955.462.367.555 (12,9 triliun).
3. PT Banyu Bening Utama: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.649.199.498.905 (1,6 triliun) dan USD 429.624 (setara Rp 7.837.201.008 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 15.884.130.500.640 (15,8 triliun). Total: Rp 17.541.167.200.553 (17,5 triliun).
4. PT Panca Agro Lestari: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 877.740.376.480 (877,7 miliar) dan USD 1.582.200 (setara Rp 28.862.492.400 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 7.604.295.840.000 (7,6 triliun). Total: Rp 8.510.898.708.880 (8,5 triliun).
5. PT Kencana Amal Tani: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.467.499.306.387 (2,4 triliun) dan USD 2.468.556 (setara Rp 45.031.398.552 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 18.285.382.240.000 (18,2 triliun). Total: Rp 20.797.912.944.939 (20,7 triliun).
Jika ditotal, pidana pokok berupa denda masing-masing Rp 100 miliar dari 7 korporasi menjadi Rp 700 miliar, sementara total uang pengganti sebesar Rp 81.195.683.549.535 (81,1 triliun). Jumlah keseluruhan denda dan uang pengganti menjadi Rp 81.895.683.549.535 (81,8 triliun).
Jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lalu, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diyakini jaksa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebelumnya, korporasi Duta Palma Group didakwa merugikan keuangan negara Rp 4,79 triliun dan USD 7,88 juta terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perbuatan ini dilakukan dalam periode 2004-2022.
"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640,00 dan USD 7.885.857,36 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut," ujar jaksa Bertinus Haryadi Nugroho saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (15/4).
Jaksa mengatakan kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa korupsi dan pencucian uang yang dilakukan Duta Palma Group, yang meliputi PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific. Sementara TPPU dilakukan dengan cara mengirimkan uang hasil korupsi ke PT Darmex Plantations sebagai holding perusahaan perkebunan di Riau milik Surya Darmadi.
Jaksa mengatakan dana tersebut selanjutnya dipergunakan oleh PT Darmex Plantations antara lain untuk penempatan dana dalam bentuk pembagian dividen, pembayaran utang pemegang saham, dan penyetoran modal. Kemudian, transfer dana ke PT Asset Pacific, PT Monterado Mas, PT Alfa Ledo, dan perusahaan afiliasi lainnya.
Dari transfer dana itu, kata jaksa, perusahaan-perusahaan kemudian melakukan pembelian sejumlah aset atau setidak-tidaknya menguasai aset dengan mengatasnamakan perusahaan maupun perorangan, termasuk kepemilikan sejumlah uang yang bersumber dari hasil korupsi yang ditempatkan pada PT Darmex Plantations, PT Asset Pacific, perusahaan terafiliasi lain, serta perorangan. Jaksa mengatakan hal itu bertujuan untuk menyamarkan asal-usul uang hasil kejahatan.
Jaksa mengatakan perbuatan ini juga merugikan perekonomian negara Rp 73,9 triliun berdasarkan Laporan Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 24 Agustus 2022. Kerugian ini terdiri dari kerugian rumah tangga dan dunia usaha.
"Juga merugikan perekonomian negara yaitu sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut berdasarkan," ujarnya.
Jika ditotal, kerugian negara mencapai Rp 78.720.719.886.962 (78,7 triliun).
Dalam kasus ini, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diwakili oleh Tovariga Triaginta Ginting selaku direktur kelima perusahaan. Sementara PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific diwakili oleh Surya Darmadi selaku pemilik manfaat kedua perusahaan.