NADIKABAR.COM — Tim kuasa hukum korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi, Rinto Maha menilai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) sebesar Rp 81,8 triliun dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022 tidak rasional. Rinto menilai tuntutan tersebut mengulang pembebanan kerugian dalam perkara Surya Darmadi pada 2022.

Rinto mempersoalkan penghitungan kerugian perekonomian negara yang diajukan jaksa. Menurutnya, tuntutan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum atau nebis in idem karena objek perkara yang sama sebelumnya telah diperiksa dalam perkara pidana Surya Darmadi.

Rinto merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023. Dalam putusan tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun dan menghapus pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,75 triliun yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Sementara itu, dalam penuntutan terhadap korporasi Duta Palma Group, jaksa kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun. Secara keseluruhan, tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp 81,8 triliun.

"Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama," kata Rinto dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Rinto mengatakan jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa tuntutan terhadap korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya. Rinto juga mempersoalkan dasar penghitungan kerugian perekonomian negara merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

Menurut Rinto, putusan tersebut mengharuskan kerugian negara dibuktikan sebagai kerugian yang benar-benar terjadi atau actual loss, bukan sekadar potensi kerugian. Dia berpendapat estimasi dampak ekonomi, proyeksi kehilangan manfaat, maupun kalkulasi keuntungan hipotetis tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kerugian negara yang nyata dan pasti.

Selain itu, Rinto menyoroti Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dia menilai tuntutan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 73,92 triliun tidak dapat serta-merta dibebankan sebagai uang pengganti tanpa pembuktian mengenai harta atau keuntungan hasil tindak pidana yang benar-benar diperoleh masing-masing korporasi.

Rinto turut mempersoalkan kewenangan lembaga yang melakukan penghitungan kerugian negara. Merujuk Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara.

Rinto menuturkan hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK.

"Dengan demikian, hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi UGM tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK. Dasar kewenangan, metodologi, legalitas penugasan, dan kekuatan pembuktiannya harus berdasarkan mandat Undang-Undang," jelasnya.

Rinto mengatakan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut harus mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan lembaga pemeriksa keuangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan Pasal 603 KUHP. Selain itu, dugaan pelanggaran administratif dalam kegiatan perkebunan tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.