Hal itu merujuk pada Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja yang mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kegiatan usaha tertentu di kawasan hutan. Kemudian dia menyinggung Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.

Menurutnya, dugaan pelanggaran perizinan harus dibuktikan lebih lanjut untuk memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara. Perusahaan kliennya telah memiliki legalitas usaha, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) sejak 1980-an.

Dia menyatakan perusahaan telah membayar pajak kepada negara. Sehingga menurutnya, proses penuntutan terhadap Duta Palma Group perlu memperhatikan hak kepemilikan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

"Negara hukum tidak dibangun di atas besarnya angka tuntutan, melainkan di atas legitimasi kewenangan, konsistensi putusan, objektivitas pembuktian, dan penghormatan terhadap keadilan substantif," imbuhnya.

Sebelumnya, korporasi Duta Palma Group milik Surya Darmadi dituntut membayar denda dan uang pengganti dengan total Rp 81,8 triliun. Jaksa meyakini korporasi tersebut bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/11/2026). Terdakwa korporasi dalam perkara ini yakni PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, dan PT Asset Pacific.

Para terdakwa dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp 100 miliar. Jaksa mengatakan, jika harta benda para terdakwa, dalam hal ini milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi, tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang dibayar.

Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembubaran semua korporasi tersebut. Jaksa mengatakan pertimbangan yang memberatkan tuntutan ialah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Kemudian, perbuatan para terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha secara melawan hukum dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan keresahan pada masyarakat luas dan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Lalu, perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian negara dan kerugian perekonomian negara yang sangat besar.

"Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.

Selain itu, jaksa menuntut para terdakwa membayar uang pengganti yang jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Berikut nilainya:

1. PT Palma Satu: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.402.845.776.000 (1,4 triliun) dan USD 3.288.924 (setara Rp 59.996.551.608 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 19.927.400.000.000 (19,9 triliun).