NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mendorong pemerintah memperkuat cadangan beras di daerah defisit produksi sebelum peningkatan permintaan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia menilai cadangan beras pemerintah (CBP) sekitar 4,5 juta ton memadai untuk menghadapi kebutuhan akhir tahun dan mendukung intervensi hingga awal 2027, tetapi pengelolaannya perlu memperhatikan pemerataan pasokan.
"Stok CBP saat ini cukup sebagai jembatan, tetapi harus dikelola dinamis agar tidak habis untuk penyaluran rutin sambil menghadapi potensi kesenjangan," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, besarnya cadangan nasional tidak otomatis menjamin ketersediaan beras secara merata karena sejumlah wilayah masih bergantung pada pengiriman dari daerah surplus.
Wilayah kepulauan, termasuk Papua dan Maluku, serta daerah terpencil menjadi perhatian karena menghadapi tantangan transportasi, kondisi cuaca, biaya angkut, dan keterbatasan sarana penyimpanan.
Oleh karena itu, Eliza mengusulkan penguatan stok penyangga di daerah tujuan setara kebutuhan konsumsi selama dua hingga empat bulan, disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
"Untuk wilayah antarpulau, kombinasi yang efektif itu memperkuat stok lokal dengan buffer 2–4 bulan konsumsi," ujarnya.
Penguatan tersebut perlu disertai fasilitasi biaya angkut dan pengiriman terjadwal dari sentra produksi, antara lain Jawa, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan, dengan mempertimbangkan alternatif moda transportasi.
Eliza menekankan pengiriman beras sebaiknya dilakukan sebelum permintaan meningkat, sehingga pemerintah tidak perlu menunggu kenaikan harga untuk menambah persediaan di daerah tujuan.
Menurut dia, pengiriman mendadak ketika harga sudah meningkat berisiko menimbulkan biaya logistik lebih tinggi dan memperlambat upaya stabilisasi pasokan.
"Jadi perlu peta kebutuhan presisi hingga kabupaten/kota dan jalur alternatifnya," ucapnya.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, pemerintah daerah, dan operator transportasi.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada Senin (16/11) menyampaikan bahwa stok CBP mencapai sekitar 4,5 juta ton untuk mendukung ketersediaan pangan menghadapi akhir tahun.
Di Papua, Bulog setempat pada 28 Oktober melaporkan telah menyiapkan pasokan sekitar 43.500 ton beras menjelang Nataru, terdiri atas sekitar 15.000 ton stok tersedia dan 28.500 ton tambahan yang direncanakan tiba
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober–Desember 2026 sebesar 5,01 juta ton, turun 16,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Eliza menilai penurunan produksi dan risiko keterlambatan musim tanam akibat El Nino perlu diantisipasi agar pasokan tetap terjaga pada Januari–Februari 2027, menjelang Ramadan.
Menurut dia, pengelolaan CBP juga perlu memperhatikan kualitas dan perputaran persediaan agar beras yang disimpan tetap layak disalurkan kepada masyarakat.
Selain memperkuat cadangan nasional, Eliza mendorong pemerintah daerah mengambil peran lebih besar dalam membangun ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan lokal dan kerja sama antardaerah.
Langkah tersebut dinilainya penting agar daerah yang bergantung pada pasokan dari luar wilayah memiliki kemampuan lebih baik dalam menghadapi gangguan distribusi dan gejolak harga pangan.
Sebagai langkah stabilisasi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 6 November meminta percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan di Zona 2 dan Zona 3.
Hingga 5 November, realisasi penugasan tambahan SPHP mencapai 155,3 ribu ton dari alokasi 200 ribu ton.
Sementara itu, Perum Bulog juga menyatakan memperkuat distribusi beras SPHP menjelang Nataru. Bulog juga menyiapkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga bagi sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat setelah memperoleh data penerima dari pemerintah.