Menurut dia, risiko terbesar adalah fragmentasi kebijakan. Pasalnya, pengelolaan penerimaan, belanja, dan pembiayaan saling menentukan.
“Pemungutan pajak yang menekan aktivitas usaha dapat melemahkan basis penerimaan berikutnya, percepatan belanja tanpa kesiapan program dapat menghasilkan pemborosan, dan tambahan utang tanpa hasil ekonomi yang memadai mempersempit ruang fiskal melalui beban bunga,” katanya menjelaskan.
Maka dari itu, ketiga wamenkeu dinilai harus mampu menguji konsekuensi tersebut secara bersama. “Masing-masing tidak boleh dinilai berhasil hanya karena target bidangnya tercapai, sementara keseimbangan APBN memburuk,” ujar dia.
Rizal menyarankan agar pembagian portofolio perlu segera disertai batas kewenangan, mekanisme penyelesaian perbedaan, dan sasaran kinerja bersama di bawah menkeu.
