"Jadi profiling negara asal," ujar dia.

Eliza menjelaskan karantina harus dipandang sebagai instrumen pertahanan hayati yang melindungi produksi pangan dan kesehatan konsumen, bukan semata-mata hambatan dalam perdagangan.

Karena itu, ia menilai penguatan pengawasan perlu disertai pemeriksaan dokumen sebelum kedatangan barang, pemanfaatan sistem digital terintegrasi, serta pengalokasian sumber daya pemeriksaan sesuai tingkat risiko.

Selain itu, standar pelayanan, kepastian waktu, transparansi, dan mekanisme klarifikasi ketidaksesuaian juga dinilai harus harus terus diperkuat.

"Memperketat enggak sama dengan memperpanjang semua proses, jadi sumber daya harus difokuskan untuk yg risiko tinggi," ucap dia.

Eliza menambahkan pemeriksaan karantina merupakan tahapan yang berbeda dari perizinan perdagangan, kepabeanan, dan administrasi pelabuhan sehingga membutuhkan koordinasi antarlembaga untuk memastikan komoditas yang telah memenuhi persyaratan tidak tertahan akibat persoalan administrasi.