Koordinasi tersebut, menurut dia, perlu melibatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin), Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengelola pelabuhan agar fungsi perlindungan karantina tetap berjalan seiring dengan kelancaran lalu lintas komoditas.
Sementara itu, Barantin sebelumnya menjelaskan bahwa tindakan karantina telah menggunakan tiga kategori risiko, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Dalam keterangan pada Desember 2025, Barantin menyebut waktu penanganan maksimal masing-masing 14 hari, empat hari, dan satu hari sesuai kategori risiko.
Dari sisi pengawasan, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding pada Oktober 2026 melaporkan 2.403 tangkapan terhadap komoditas wajib periksa yang tidak dilaporkan sepanjang Januari–September 2026. Barantin juga mengawasi 364 titik pemasukan dan pengeluaran resmi serta mendeteksi 66 titik tidak resmi.
Dalam perkembangan terbaru, Barantin tengah menyiapkan proyek Integrated National Quarantine Biosecurity and Traceability System (INQUEST) yang mencakup empat komponen utama, yakni pembangunan instalasi karantina, revitalisasi laboratorium, digitalisasi dan ketertelusuran produk, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Karding pada 13 November 2026 menyampaikan aplikasi informasi ketertelusuran produk dalam proyek tersebut ditargetkan dapat diakses masyarakat secara nasional mulai Januari 2027 untuk mendukung modernisasi layanan dan penguatan sistem perkarantinaan Indonesia.