NADIKABAR.COM — Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai penguatan integrasi data perizinan impor, karantina, kepabeanan, dan pelabuhan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan pangan sekaligus mengurangi biaya tambahan yang berpotensi membebani harga.

"Agar status dokumen dan barang terpantau secara real-time, penetapan standar waktu pelayanan jadi terukur dan pemeriksaan dokumen pre-arrival. Barang yang sudah memenuhi seluruh persyaratan jangan sampai tertahan karena antrean atau koordinasi lemah," kata Eliza kepada NadiKabar di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pemantauan status dokumen dan barang secara waktu nyata diperlukan agar sumber keterlambatan dapat diketahui lebih cepat dan komoditas yang memenuhi persyaratan tidak tertahan sebelum masuk ke pasar domestik.

Eliza menjelaskan rantai pasok pangan impor dimulai dari penetapan kebutuhan dan alokasi, penerbitan persetujuan impor (PI), pengadaan di negara asal, pengiriman, pemeriksaan karantina, kepabeanan, hingga distribusi di dalam negeri.

Hambatan, menurut dia, kerap muncul pada realisasi pemasukan dibandingkan alokasi PI, kesiapan eksportir, kelengkapan dokumen, kapasitas logistik, serta distribusi barang setelah keluar dari pelabuhan, terutama menuju kawasan Indonesia timur.

Karena itu, ia menilai pemantauan perlu mencakup seluruh tahapan rantai pasok agar pemerintah dapat membedakan keterlambatan akibat pengadaan, administrasi, pemeriksaan, maupun distribusi.

"Dampak waktu tunggu terhadap demurrage, kualitas, dan harga harus dipantau juga secara terpisah dari volume impornya," ujarnya.

Demurrage merupakan biaya tambahan yang dikenakan ketika peti kemas berada di terminal pelabuhan melebihi masa bebas yang ditetapkan.

Pemantauan biaya tersebut diperlukan untuk mengetahui dampak keterlambatan terhadap biaya pemasukan komoditas.

Eliza menambahkan kenaikan harga pangan impor tidak selalu disebabkan berkurangnya pasokan, tetapi juga dapat dipengaruhi biaya pengadaan, ekspektasi ketersediaan barang, dan struktur distribusi.

Ia menilai tekanan harga lebih mengarah pada perkembangan harga dan biaya logistik internasional, nilai tukar rupiah, serta perbedaan biaya distribusi antardaerah dibandingkan hambatan pemeriksaan karantina.

Untuk mengurangi biaya logistik, ia mengusulkan agar kapal pengangkut komoditas pangan dapat bersandar lebih dekat dengan sentra konsumsi di kawasan Indonesia timur, disertai perbaikan distribusi setelah barang keluar dari pelabuhan.

"Jadi perbaikan konkret itu digitalisasi end-to-end, profil risiko yang konsisten, dan dorongan agar kapal dapat mendarat lebih dekat ke sentra konsumsi di timur untuk menekan biaya logistik," ucap Eliza.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan pada 7 September 2026 meminta importir mempercepat pemasukan dan distribusi bawang putih agar pasokan lebih merata, terutama di wilayah yang masih membutuhkan penguatan ketersediaan barang.

Saat itu, Kemendag melaporkan persetujuan impor bawang putih yang telah diterbitkan mencapai sekitar 601.650 ton, sedangkan realisasi pemasukan mencapai sekitar 346.643 ton.

Kemendag juga meminta importir melaporkan volume pemasukan, jadwal kedatangan, negara asal, pelabuhan tujuan, serta rencana distribusi.

Untuk memperkuat penyaluran di timur Indonesia, kementerian memfasilitasi pertemuan antara importir dan distributor.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat rata-rata harga bawang putih di tingkat pedagang eceran secara nasional sebesar Rp38.300 per kilogram (kg) pada Jumat (13/11).

Di sisi pelayanan, Bea Cukai Tanjung Priok dalam evaluasi layanan digital National Logistics Ecosystem (NLE) pada Oktober 2026 menghimpun masukan pengguna jasa mengenai integrasi data dan efisiensi pemeriksaan barang.

Masukan tersebut antara lain mencakup kendala data pada layanan Single Submission (SSm) QC/Pabean Karantina, kebutuhan mengurangi pengisian data berulang, serta waktu penyiapan dan penarikan peti kemas untuk pemeriksaan.