Negara, ujar Rizal, wajib menjamin hak pekerja, tetapi regulasi tidak boleh mengabaikan kemampuan perusahaan menciptakan lapangan kerja.
“Ketentuan yang terlalu kaku berisiko mendorong efisiensi tenaga kerja, otomatisasi, hingga pergeseran pekerjaan ke sektor informal. Pemerintah harus memastikan perlindungan pekerja tidak berubah menjadi hambatan struktural bagi penciptaan pekerjaan formal,” jelas Rizal.
Ia juga mengingatkan, dampaknya terhadap pengangguran perlu menjadi perhatian serius karena tingkat pengangguran terbuka Mei 2026 sebesar 4,65 persen, sementara pekerja formal baru sekitar 40,7 persen.
“Artinya, persoalan ketenagakerjaan bukan sekadar jumlah pengangguran, melainkan rendahnya kualitas dan formalitas pekerjaan,” imbuh dia.
Menurut Rizal, pemerintah harus mengintegrasikan perlindungan pekerja dengan peningkatan produktivitas, insentif perekrutan, dan penguatan industri padat karya.
“Ukuran keberhasilan UU ini bukan banyaknya aturan perlindungan, tetapi bertambahnya pekerjaan formal, produktif, dan berupah layak,” kata dia.
