Rizal memandang, prospek investasi pasca-terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga sangat bergantung pada kepastian implementasi dan dampaknya terhadap biaya usaha.
Ia mengatakan bahwa penguatan perlindungan pekerja tidak otomatis menghambat investasi, tetapi peningkatan kewajiban ketenagakerjaan tanpa diimbangi produktivitas berisiko menekan daya saing, terutama industri padat karya.
“Investor membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan fleksibilitas usaha untuk menjaga kelayakan investasi,” kata Rizal.
Adapun UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 Pasal dan 23 Bab yang mengatur ketentuan umum; landasan, asas, dan tujuan; kesempatan dan perlakuan yang sama; perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan; peningkatan produktivitas; pelatihan kerja dan pemagangan; penempatan tenaga kerja; perluasan kesempatan kerja; tenaga kerja sektor informal; dan penggunaan tenaga kerja asing.
Selain itu, UU ini mengatur hubungan kerja; hubungan pekerjaan tertentu; pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan; hubungan industrial; pemutusan hubungan kerja; dana cadangan pesangon; pembinaan; pengawasan ketenagakerjaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
