Selain mengatur waktu dan volume impor, ia menyarankan penerapan tarif bea masuk secara proporsional untuk menjaga daya saing produk pangan domestik serta diversifikasi negara asal impor guna mengurangi risiko ketergantungan pasokan.

Di sisi produksi, Esther mendorong percepatan modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak pasokan dan harga.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November 2026 memperkirakan produksi beras nasional sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Khusus periode Oktober-Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton, turun 16,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Perkiraan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyesuaikan kebijakan impor dengan perkembangan produksi nasional.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Perdagangan sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026 yang berlaku sejak 8 Mei 2026 untuk mengatur impor sejumlah komoditas pertanian dan peternakan.

Regulasi tersebut menambah pengaturan impor beberapa komoditas, antara lain gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, dan buah pir.