Kementerian Perdagangan menyatakan pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, melindungi harga produsen dalam negeri, serta mendukung program swasembada pangan.
Selain penyesuaian kebijakan impor, Esther menilai pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah praktik penyelundupan dan ketidaksesuaian antara dokumen pemberitahuan dengan jenis barang sebenarnya.
Ia mengusulkan penguatan koordinasi pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, serta instansi terkait melalui operasi gabungan, pemeriksaan dokumen berlapis, dan pemanfaatan teknologi pemindai kontainer.
"Pengawasan barang impor harus kuat," katanya lagi.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 22 September 2026 mengumumkan empat penindakan terhadap impor beras, garam, dan pakaian bekas yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan, dengan total nilai barang sekitar Rp27,34 miliar.
Salah satu penindakan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ketika petugas menemukan 202,45 ton beras dan 211 ton garam dalam 15 kontainer yang diberitahukan sebagai bahan kimia asal India, dengan nilai barang diperkirakan Rp7,85 miliar.
