NADIKABAR.COM — Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengusulkan pembatasan izin impor pangan saat puncak panen raya, guna menjaga penyerapan hasil produksi petani dengan harga yang wajar.

Esther mengatakan pengaturan waktu dan volume impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi serta kebutuhan pangan domestik, agar hasil pertanian terserap secara optimal tanpa mengganggu pasokan bagi masyarakat.

"Strateginya dengan menghentikan atau membatasi ketat izin impor pada periode puncak panen raya nasional, agar hasil panen petani lokal terserap maksimal dengan harga yang wajar," kata Esther dalam keterangan tertulis kepada NadiKabar di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pembatasan tersebut perlu didasarkan pada neraca komoditas yang memperhitungkan kebutuhan dalam negeri dan kemampuan produksi nasional, sehingga kebijakan impor dapat melindungi petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan.

"Kedua, menyesuaikan kuota impor beras, gula, daging, dan komoditas strategis lainnya berdasarkan data objektif antara kebutuhan riil dalam negeri dan kapasitas produksi lokal," ujarnya.

Esther menekankan perlindungan terhadap produsen dalam negeri juga harus diimbangi dengan kelancaran impor pangan esensial yang masih dibutuhkan masyarakat agar stabilitas pasokan dan harga konsumen tetap terjaga.

Selain mengatur waktu dan volume impor, ia menyarankan penerapan tarif bea masuk secara proporsional untuk menjaga daya saing produk pangan domestik serta diversifikasi negara asal impor guna mengurangi risiko ketergantungan pasokan.

Di sisi produksi, Esther mendorong percepatan modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, serta penguatan cadangan pangan pemerintah untuk mengantisipasi gejolak pasokan dan harga.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 November 2026 memperkirakan produksi beras nasional sepanjang 2026 mencapai 33,11 juta ton, turun 4,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Khusus periode Oktober-Desember 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 5,01 juta ton, turun 16,32 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Perkiraan tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyesuaikan kebijakan impor dengan perkembangan produksi nasional.

Dari sisi kebijakan, Kementerian Perdagangan sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2026 yang berlaku sejak 8 Mei 2026 untuk mengatur impor sejumlah komoditas pertanian dan peternakan.

Regulasi tersebut menambah pengaturan impor beberapa komoditas, antara lain gandum pakan, bungkil kedelai, kacang hijau, kacang tanah, beras pakan, dan buah pir.

Kementerian Perdagangan menyatakan pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, melindungi harga produsen dalam negeri, serta mendukung program swasembada pangan.

Selain penyesuaian kebijakan impor, Esther menilai pengawasan terhadap barang yang masuk ke Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah praktik penyelundupan dan ketidaksesuaian antara dokumen pemberitahuan dengan jenis barang sebenarnya.

Ia mengusulkan penguatan koordinasi pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, serta instansi terkait melalui operasi gabungan, pemeriksaan dokumen berlapis, dan pemanfaatan teknologi pemindai kontainer.

"Pengawasan barang impor harus kuat," katanya lagi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 22 September 2026 mengumumkan empat penindakan terhadap impor beras, garam, dan pakaian bekas yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan, dengan total nilai barang sekitar Rp27,34 miliar.

Salah satu penindakan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ketika petugas menemukan 202,45 ton beras dan 211 ton garam dalam 15 kontainer yang diberitahukan sebagai bahan kimia asal India, dengan nilai barang diperkirakan Rp7,85 miliar.