NADIKABAR.COM — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji merespons penerbitan fatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape.
Sarmuji menghargai keputusan tersebut karena ranah penetapan fatwa sepenuhnya berada di luar wewenang Kementerian Perindustrian.
"Kita hargai saja kan orang punya perspektif yang macam-macam, punya tinjauan di luar pagar Kementerian Perindustrian, kan kita enggak bisa campuri itu," ujarnya ketika ditemui di Mal Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).
Sarmuji memastikan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan industri rokok elektrik terkait dampak dan kelangsungan bisnis vape ke depan.
Namun, politikus Partai Golkar itu menegaskan kementeriannya tidak memiliki kapasitas untuk menganulir ketetapan tersebut.
