"Nanti kita koordinasikan seperti apa, tetapi fatwa haram itu kan enggak bisa terus Kementerian Perindustrian mengeluarkan fatwa halal," ujar Sarmuji.
Ketetapan mengenai fatwa haram dari MUI ini mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape. Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.
Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin, (9/11).
