Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.

Fatwa tersebut menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.

MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam vape. Zat tersebut dinilai memiliki sifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Ketetapan haram dalam fatwa tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna. MUI juga memasukkan aktivitas penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan yang diharamkan.

Selain itu, ketentuan hukum dalam poin kedua dan ketiga fatwa secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.