Agung mengatakan keuntungan PIHK berasal dari selisih antara harga pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Dia mengatakan keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha.
"PIHK itu merupakan badan hukum yang memperoleh izin untuk menyelenggarakanpelayanan ibadah haji khusus. Keuntungan PIHK berasal dari selisih antara pendapatan pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha, bukan kekurangan aset negara," ujarnya.
Agung menilai perhitungan kerugian negara dalam perkara ini tidak memenuhi syarat. Dia menilai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tidak bisa dijadikan alat bukti karena tak menunjukkan pengurangan aset atau peningkatan kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Dalam LHP BPK, keuntungan PIHK dan pemberangkatan jemaah diperhitungkan sebagai satu komponen kerugian negara. Namun, penghitungan keuntungan tersebut tidak menunjukkan adanya pengurangan aset atau peningkatan kewajiban BPKH, kan satuannya ke BPKH, seperti itu. Kementerian Agama, maupun pemerintah pusat," kata Agung.
