"Keuntungan PIHK dan kerugian negara merupakan dua objek pengukuran yang berbeda. Keuntungan PIHK mengukur hasil kegiatan usaha, sedangkan kerugian negara mengukur kekurangan aktual kekayaan negara," tambahnya.
Agung mengatakan keuntungan travel haji berasal dari kegiatan usaha pelayanan kepada jemaah, bukan dari belanja APBN atau APBD. Dia menilai keuntungan usaha, suap, gratifikasi, atau penerimaan ilegal tidak sama dengan kerugian negara.
"Bertitik tolak dari pembedaan tersebut, penetapan kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam LHP BPK mengandung kesalahan mendasar karena menggunakan keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai pengganti penghitung kerugian aktual keuangan negara," ujar Agung.
Dalam kasus ini, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166 (Rp 622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Yaqut bersama-sama Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
