NADIKABAR.COM — Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, menilai keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji bukan kerugian negara. Agung mengatakan negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dalam urusan haji khusus.
Hal itu disampaikan Agung Firman Sampurna saat dihadirkan sebagai ahli meringankan oleh mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
"Nah, dalam penyelenggaraan ini, apakah apabila perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan haji khusus ini mendapatkan keuntungan, apakah hasil daripada pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan ini, apakah berdampak kepada keuangan negara sehingga bisa dinilai adanya keuntungan negara atau kerugian negara?" tanya pengacara Yaqut, Dodi S Abdulkadir.
Agung kemudian memberikan penjelasan. Dia mengatakan keuntungan PIHK bukan kerugian keuangan negara.
"Jadi negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dengan pemberangkatan haji khusus ini, Pak. Karena apa? Karena keuntungan PIHK itu merupakan hasil kegiatan usaha penyelenggaraan pelayanan haji khusus, bukan kerugian keuangan negara. Jadi penyelenggaraan haji khusus tidak ada hubungannya, tidak ada dampaknya, baik terkait dengan penurunan aset maupun peningkatan kewajiban dari negara yang dapat diidentifikasi dalam laporan keuangan," kata Agung.
Agung mengatakan keuntungan PIHK berasal dari selisih antara harga pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Dia mengatakan keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha.
"PIHK itu merupakan badan hukum yang memperoleh izin untuk menyelenggarakanpelayanan ibadah haji khusus. Keuntungan PIHK berasal dari selisih antara pendapatan pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha, bukan kekurangan aset negara," ujarnya.
Agung menilai perhitungan kerugian negara dalam perkara ini tidak memenuhi syarat. Dia menilai laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK tidak bisa dijadikan alat bukti karena tak menunjukkan pengurangan aset atau peningkatan kewajiban Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Dalam LHP BPK, keuntungan PIHK dan pemberangkatan jemaah diperhitungkan sebagai satu komponen kerugian negara. Namun, penghitungan keuntungan tersebut tidak menunjukkan adanya pengurangan aset atau peningkatan kewajiban BPKH, kan satuannya ke BPKH, seperti itu. Kementerian Agama, maupun pemerintah pusat," kata Agung.
"Keuntungan PIHK dan kerugian negara merupakan dua objek pengukuran yang berbeda. Keuntungan PIHK mengukur hasil kegiatan usaha, sedangkan kerugian negara mengukur kekurangan aktual kekayaan negara," tambahnya.
Agung mengatakan keuntungan travel haji berasal dari kegiatan usaha pelayanan kepada jemaah, bukan dari belanja APBN atau APBD. Dia menilai keuntungan usaha, suap, gratifikasi, atau penerimaan ilegal tidak sama dengan kerugian negara.
"Bertitik tolak dari pembedaan tersebut, penetapan kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam LHP BPK mengandung kesalahan mendasar karena menggunakan keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai pengganti penghitung kerugian aktual keuangan negara," ujar Agung.
Dalam kasus ini, eks Menag Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166 (Rp 622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa mengatakan perbuatan ini dilakukan Yaqut bersama-sama Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
