NADIKABAR.COM — Enam kepala daerah dari PDI Perjuangan mengatakan persoalan sampah tidak selalu selesai dengan membangun fasilitas mahal dan mengungkapkan kuncinya ada pada dua hal yakni memastikan warga terlibat sejak dari rumah dan memastikan nilai ekonominya kembali ke tangan warga.
Para kepala daerah terseut Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama.
Berbicara dari Yogyakarta, Wali Kota Hasto Wardoyo memulai dari anggaran yang paling mudah dipotong. Jatah pembelian dua mobil dinas senilai hampir Rp3 miliar ia alihkan menjadi 600 gerobak sampah.
"Anggaran beli mobil itu saya tidak belikan mobil, tapi saya belikan gerobak-gerobak untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah warga," kata Hasto dalam keterangan tertulis d Jakarta, Selasa.
Hal itu terungkap dalam talkshow Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah pada Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema Merawat Pertiwi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa.
Gerobak itu menjadi ujung rantai gerakan Mas Jos (Masyarakat Jogja Olah Sampah). Sisa makanan rumah tangga dikumpulkan dengan ember khusus lalu dijual sebagai pakan ternak, dan makanan layak konsumsi dari hotel serta restoran disalurkan lewat food bank. Kota itu kini memiliki hampir 600 bank sampah dan 1.000 teba.
Di Banyumas, insentifnya berbentuk upah. Seluruh TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle) dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikelola kelompok swadaya masyarakat yang personelnya warga setempat.
"Di kanan-kiri conveyor feeder berdiri emak-emak yang awalnya dibayar APBD, tapi sekarang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kami sudah menghandle sekitar 2.400 karyawan," kata Bupati Sadewo Tri Lastiono.
