Sejak TPA ditutup paksa warga pada 2018, Banyumas membangun sistem yang menghabiskan sampah tanpa TPA. APBD untuk operasional pengelolaan turun dari lebih Rp30 miliar per tahun menjadi Rp10,8 miliar, sementara pendapatan dari sampah kini Rp2 sampai Rp3 miliar per bulan.
"Pupuknya kita bagikan ke petani gratis," ujarnya.
Yang paling tegas soal beban warga adalah Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Semua sekolah dijadikan waste station, siswa menyetor sampah dan menerima poin, botol plastik 4,17 poin, kertas 2,5 poin, plastik lunak 1,25 poin, minyak jelantah 5 poin, yang dicairkan tiap tiga bulan setelah sampah terjual.
"Sekarang sudah miliaran yang sudah saya kembalikan ke rekening siswa," kata Nur Arifin.
Untuk kebersihan kampung, ia memilih sayembara ketimbang menggaji petugas.
"Daripada saya bayarin orang buat bersih-bersih, saya kasih hadiah yang 200 juta. Bisa cukup sekabupaten," ujar Gus Ipin, sapaan akrabnya.
Ia juga menolak menarik iuran sampah. "Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax. Kasihan juga ke masyarakat saya kalau diminta-minta iuran," katanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut capaian pengelolaan sampah daerahnya naik dari 24 persen pada 2021 menjadi hampir 69 persen pada 2025 lewat 33 TPS3R. Namun ia mengakui pembangunan fisik tidak cukup.
