NADIKABAR.COM — Ditilik dari sejarah dan tujuan serta jangkauannya, Kelompok Usaha Bersama Bank (KUB) itu berangkat dari idealitas: mendorong kebangkitan dan transformasi holistik bagi bank yang MIM-nya kurang dari Rp 3 Triliun, bergabung bersama working partner sekaligus patron yang lebih besar atau lebih kuat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan pengaturan dan kebijakan untuk mendorong industri perbankan menjadi lebih efisien, berdaya saing dan kontributif bagi perekonomian nasional melalui penerbitan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (POJK Konsolidasi). Dalam POJK Konsolidasi, OJK mengatur terkait penguatan permodalan sebagai berikut:

Proses turunnya aturan OJK memang sudah melalui kajian menyeluruh. Namun proses pengkondisiannya terbilang cepat. Sampai pada batas akhir Desember 2024, masih banyak Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang belum memutuskan mau bergabung ke bank KBMI 2.

Peningkatan modal inti minimum (MIM) Bank Umum sebesar Rp 3 triliun yang dapat dilakukan secara bertahap sejak 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022. Adapun pemenuhan MIM bagi BPD sebesar Rp 3 triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pemenuhan MIM bagi Bank hasil Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi sebesar Rp 3 triliun dengan jangka dan waktu tahapan disesuaikan dengan kemampuan Bank/Pemegang Saham.

Terdapat klausul terkait konsekuensi bagi Bank yang tidak dapat memenuhi MIM sebagaimana yang telah ditetapkan antara lain Bank menyesuaikan bentuk dan kegiatan usaha menjadi BPR atau BPRS.

Bahkan beberapa terseok-seok memenuhi persyaratan kesehatan dan postur tata kelola bisnis dan laporan keuangannya dalam waktu setahun sehingga program ini selesai akhir tahun 2025, meleset dari tenggat yang diinginkan.

KUB, Sungguh Bukan Hanya soal Modal Inti

Selain dapat menaikkan skala usaha pada level yang ekonomis, upaya konsolidasi ini dapat mendorong diversifikasi produk dan layanan, mendorong kolaborasi antar Bank dan meningkatkan daya saing.

Berdasarkan monitoring OJK, di akhir tahun 2023 masih terdapat data "beberapa BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM sebesar Rp 3 triliun. Beberapa diantaranya akan melakukan pemenuhan MIM melalui skema pembentukan KUB dan sisanya melalui setoran modal mandiri". (Roadmap Penguatan Bank Pembangunan daerah 2024-2027, 2023, halaman 5 dan 6 tentang Perkembangan Regulasi Sektor Perbankan).

Data tahun 2024, dari 27 BPD di Indonesia, porsi pemenuhan kewajiban MIM BPD 51,9 persen memenuhi MIM. sedangkan 48,1 persen belum memenuhi MIM, Dalam hal BPD tidak mampu memenuhi sendiri modal inti minimum Rp 3 triliun.

Menurut laporan resmi OJK tahun 2025, dari 11 bank yang disarankan atau diwajibkan memilih host sebagai working partner sudah tuntas sampai dengan tenggat waktu tersebut.

BPD yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun perlu menyiapkan rencana tindak pemenuhan. Rencana tindak yang dapat dilakukan BPD antara lain dengan melakukan penambahan modal dari pemegang saham existing maupun melalui pemegang saham atau investor baru.

Atas semacam teori dari Ketua OJK dan Pak Dian Ediana Rae bahwa bila MIM BPD kurang dari Rp 3 triliun, maka kinerjanya tak akan mampu untuk naik kelas menjadi andalan, labanya tak seberapa, BOPO dan negative costnya melambung, dia akan berjalan di tempat, atau bahkan bila terkena masalah bisa langsung ambruk.

BPD dapat memenuhi modal inti minimum Rp1 triliun dengan memilih untuk bergabung dalam suatu Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan menjadi anggota KUB, baik KUB dari suatu BPD atau Bank Umum lainnya, sepanjang Bank yang bertindak sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk dalam KUB dinilai mampu memenuhi kecukupan permodalan dan likuiditas Bank yang berada dalam KUB" (OJK, 2025).

Dalam upaya pemenuhan MIM dimaksud BPD menghadapi berbagai tantangan dan hambatan antara lain penyetoran modal dari pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan rencana dikarenakan prioritas alokasi dana misalnya untuk pemulihan ekonomi daerah dan rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di akhir tahun 2024.