Konsolidasi dan Aksi Korporasi KUB Tak Semudah Harapan

Siapa yang bilang bahwa konsolidasi dua bank atau lebih itu simpel? Pengalaman kami selama ini, untuk menyatukan gerak langkah manajemen dan memenuhi syarat-syarat pokok seperti tata kelola, kemandirian manajemen dan terutama konsolidasi tata kelola keuangannya ternyata cukup rumit.

Itulah asumsi dan niat baik yang mendasari syarat KUB itu, yaitu kolaborasi terstruktur, terukur atau penggabungan antara bank yang belum memenuhi modal ini dengan bank daerah lain yang total aset yang lebih besar; dan atau tingkat kesehatan bank lebih baik.

Bagi bank yang lebih besar, pertumbuhan anorganik adalah salah satu strategi bank daerah untuk naik kelas. Dengan melakukan aksi korporasi bersama bank mitra dia bisa meningkatkan skala usaha dan menguatkan kapasitas, meningkatkan kinerja finansial secara berkelanjutan melalui penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga yang kuat.

Kompetisi industri jasa keuangan yang semakin ketat menuntut lembaga jasa keuangan khususnya perbankan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing agar dapat mempertahankan bisnis. Salah satu faktor krusial untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis Bank adalah permodalan yang kuat.

Sedari awal disadari bahwa perbedaan kepentingan antar Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan local pride yang terlalu tinggi bank yang menghambat sinergi hubungan antar PSP bank induk dan bank anggota, pergantian beberapa Kepala Daerah dalam periode proses pembentukan KUB sehingga diperlukan penjajakan dan diskusi kembali untuk memperlancar proses KUB

Dari sisi konsolidasi bersama perlu adanya harmonisasi kebijakan terkait regulasi mengenai kepemilikan BUMD yang mensyaratkan minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah, serta penurunan Tingkat Kesehatan Bank calon Bank Induk atau lebih rendah dari anggota KUB.

Sebaiknya KUB tidak hanya dianggap sebagai peluang an sich, untuk penguatan jejaring bisnis, untuk memperkuat permodalan dan konsolidasi keuangan, namun bisa dipandang holistic dan fair bahwa dalam KUB ada tantangan konsolidasi kultur kerja, pengendalian organisasi dan jaringan juga komplikasi apabila terjadi penurunan kinerja, tata kelola serta kesehatan bank.

Pilar utama transformasi KUB harus melalui pendampingan lembaga tersertifikasi. Konsolidasi bank daerah dalam konteks KUB 2026 - 2029 sebaiknya dipelajari dan dikuatkan arahnya sesuai tujuan utama POJK 12/POJK.03/2020.

Karena KUB itu dalam jangka panjang itu urgen dan jangka pendek menengah penuh risiko, maka dibutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dan untuk beberapa alasan kajiannya bisa bekerjasama dengan konsultan perbankan yang bereputasi tinggi.

Sejalan dalam transformasi BPD yang diharapkan oleh PSP dan pemerintah daerah sebagai salah satu penggerak penguatan ekonomi daerah, maka keberlanjutan prime holders untuk memperkuat diri.

Di lain pihak dibutuhkan apa yang kita sebut sebagai enabling ecosystem. Pemegang saham dan insan pemerintahan daerah dan DPRD ikut mendorong dan memberikan dukungan terhadap transformasi ini.

Hal ini tentu menjadi tantangan dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional antar BPD dalam konteks KUB. Adanya aturan sinergi ini pada dasarnya ingin mendorong dan memberi insentif terhadap Bank Umum termasuk BPD yang ingin melakukan upaya konsolidasi perbankan sebagaimana yang telah dicanangkan OJK dari tahun 2020 lalu.

Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bagi BPD yang masih belum memenuhi MIM Rp 3 triliun.

Pelaksanaan sinergi antar Bank dalam KUB dapat dilakukan pada setiap aspek aktivitas bisnis, operasional dan layanan Bank dengan didasarkan atas perjanjian kerja sama secara tertulis, dan harus tetap memperhatikan pelindungan konsumen serta aspek kehati-hatian dan pengelolaan bank yang sehat.