Saat dihubungi, Hazmi menyebutkan jika pihaknya masih melihat perkembangan apakah Masinton dapat meningkatkan penyerapan anggaran. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan masuk ke wacana pemakzulan.
"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).
Sementara Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengaku jika partainya belum mengarah ke pemakzulan. Pihaknya masih meminta pendapat ke petinggi-petinggi.
"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite melalui sambungan telepon.
Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng menilai polemik ini berangkat dari permasalahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama soal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD di 2 tahun terakhir. Golkar sendiri disebut sudah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.
Sementara Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum bersedia memberikan penjelasan soal video tersebut. Ia menuturkan jika masih menunggu respon Masinton.
"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.
Sedangkan Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons saat dihubungi. Keduanya ada di dalam video tersebut.
Keterangan foto: Fraksi PDIP DPRD Tapteng saat rapat (Dok. PDIP Tapteng)
