NADIKABAR.COM — Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menyampaikan keberatan atas SK PSSI tentang penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua Umum FFI.

Sebelumnya, PSSI menerbitkan SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tanggal 12 November 2026 tentang penunjukan Vivin sebagai Plt Ketua Umum FFI.

Ketua Umum FFI periode 2024-2028 Michael Victor Sianipar menegaskan kepengurusannya tetap sah bekerja berdasarkan mandat KLB 3 Oktober 2024.

Michael menjelaskan, pemilihan dan pemberhentian Ketua Umum adalah wewenang mutlak Kongres FFI (Pasal 40 ayat 3 Statuta PSSI 2025).

Ia berpendapat, aturan penunjukkan Plt Ketua di PO PSSI 2025 hanya berlaku khusus bagi PSSI Provinsi yang masa jabatannya memang sudah habis dan terdapat kekosongan kepemimpinan di asosiasi tersebut.

"SK ilegal PSSI memiliki banyak cacat formil seperti yang kami utarakan di Surat Keberatan yang sudah FFI kirimkan ke Pimpinan PSSI. Karena kecatatan tersebut, SK ilegal PSSI selayaknya batal demi hukum," kata Michael lewat pernyataan resmi FFI.

FFI, lanjut Michael, tidak menghindari KLB apabila dokumen permohonan diserahkan kepada FFI dan terbukti sah memenuhi syarat 2/3 pemilik hak suara. FFI sendiri yang akan memanggil dan menyelenggarakan KLB sesuai Pasal 31 ART FFI dan Pasal 40 ayat (1) Statuta PSSI 2025.

"Upaya pembegalan organisasi dan pergantian ketua umum melalui mekanisme ilegal tidak memiliki kekuatan hukum. Saya meyakini Indonesia adalah negara hukum, di mana semua harus melalui aturan dan prosedur yang jelas. Dalam hal adanya pergantian Ketua Umum FFI, mekanisme itu jelas diatur di AD/ART FFI yang sah di Kementerian Hukum," tegas Michael.

Sebagai langkah penyelesaian konstruktif, FFI menegaskan PSSI berkewajiban mencabut SK Nomor 271/SKEP/XI-2026, menjaga status quo organisasi, serta menyerahkan salinan 48 surat permohonan KLB dan Berita Acara Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 untuk diverifikasi.

FFI mengusulkan pembentukan tim ad hoc yang imparsial guna bermusyawarah dalam tenggat 30 hari kerja, sebelum menempuh jalur Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) sesuai Pasal 91 ayat (3) apabila belum tercapai titik temu.

"Jika Pimpinan PSSI benar-benar beritikad baik untuk memajukan organisasi futsal, saya mengajak untuk menggunakan mekanisme imparsial yang diatur di Statuta PSSI, Pedoman Organisasi PSSI, dan juga AD/ART FFI yang sah. Kami berharap itikad baik dan obyektifitas itu masih ada. Masih ada ruang untuk mengkoreksi cacat prosedur dan cacat hukum dari tindakan yang sudah diambil itu," kata Michael.

Michael juga mengajak publik sepak bola dan futsal untuk sama-sama mengawal kasus ini. Menurut Michael, marwah PSSI sebagai organisasi besar di Indonesia sedang dipertaruhkan.

"Tentu saya ingin PSSI sebagai organisasi dapat menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Saya yakin di tubuh PSSI masih banyak orang yang peduli terhadap marwah dan wibawa organisasi itu."

"Saya berharap Pimpinan PSSI juga dapat lebih bijak dalam menyikapi perkembangan situasi ini. Terakhir, saya juga yakin dan berterima kasih atas dukungan bukan hanya komunitas futsal Tanah Air, tapi juga keluarga besar sepak bola Indonesia yang menyoroti apa yang sedang terjadi di tubuh PSSI ini," terang Michael.