Poin ini menyoroti SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sedang berjalan tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut. Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI.

Kedua adalah pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. Di poin ini, FFI melihat keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). Sekretariat Jenderal PSSI juga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI.

Keempat adalah dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif. FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSIβ€”yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi - yang diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI, lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI).

Terakhir atau keempat adalah intervensi terhadap independensi asosiasi anggota. Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi dan berpotensi mencederai prinsip netralitas serta kebebasan anggota FFI dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

β€‹β€œFFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael.