Lebih dari itu, Michael melihat perlunya kasus ini menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena pelanggaran yang terjadi berpotensi terjadi juga terhadap Asosiasi Anggota PSSI lainnya. Michael meyakini perlu adanya kepastian hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dari unsur Pimpinan PSSI agar tidak ada korban Asosiasi Anggota lainnya ke depan.
βJujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia,β tambah Michael.
βMengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial yang independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya (Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI), FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus (Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa para pihak terkait secara objektif dan transparan.
Lebih lanjut, sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, laporan ini turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC.