"Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengklik tautan, atau mentransfer dana," ujar Dian.

Dari pemantauan Filantropi Indonesia sindikat kejahatan ini mengandalkan tujuh pola utama, yakni video deepfake pejabat negara atau tokoh keagamaan; kloning suara untuk membangun kedekatan emosional; impersonasi atau pemalsuan identitas institusi resmi; jebakan phishing melalui tautan dan formulir pendaftaran palsu.

Kemudian, permintaan biaya di muka untuk hibah, atau donasi yang diberikan (berkedok administrasi, pajak, atau aktivasi); penciptaan identitas pejabat fiktif, serta rekayasa testimoni dan bukti sosial palsu untuk memicu urgensi.

Dian mengingatkan kewaspadaan bukan berarti mematikan ruang kebaikan. Di ruang digital Indonesia, pendekatan emosional dan storytelling memang menjadi strategi komunikasi yang lazim dalam penggalangan dana.

Namun, pembeda utamanya terletak pada legalitas, transparansi, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana.

"Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsu identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu," terangnya.

Dian pun mendorong penguatan regulasi digital fundraising dan crowdfunding, mulai dari kewajiban audit, pemisahan rekening, hingga tanggung jawab hukum platform digital.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Sonny Sukada menekankan bahwa membendung kejahatan yang bergerak cepat dan lintas platform ini membutuhkan pertahanan kolektif.

Menurut dia, publik perlu dibekali literasi verifikasi berbasis komunitas, sementara regulator, penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan harus bergerak serempak memutus rantai hoaks sebelum memakan korban lebih luas.