"Kami mengajak masyarakat tidak sekedar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya," kata Sonny.

Di sisi lain, lanjut Sonny, platform digital wajib mempercepat penurunan konten deepfakce, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, dan menyelamatkan label konten AI secara transparan.

Di sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

"Regulasi ke depan harus mempertegas kewajiban moderasi konten oleh platform, transparansi iklan berbayar, mekanisme populasi korban, serta koordinasi penegakan hukum agar pelaku penipuan berbasis AI dapat dilacak dengan ditindak tegas,: ujarnya.

Sebagai benteng pertahanan pertama, Filantropi Indonesia merumuskan lima langkah aman bagi masyarakat, yakni jangan mengklik tautan tidak resmi; jangan menyerahkan data sensitif; tolak segala bentuk pembayaran di muka; verifikasi informasi melalui kanal resmi lembaga, dan yang kelima, laporkan setiap konten mencurigakan.

Melalui edukasi berkelanjutan dan tata kelola yang transparan, Filantropi Indonesia berkomitmen menjaga agar solidaritas sosial masyarakat tidak runtuh oleh rekayasa teknologi.

Filantropi Indonesia juga melengkapi keterangannya dengan 10 ciri dan cara menangkap sympathy scam.

1. Narasi emosional yang mendesak: Jangan terburu-buru mentransfer dana hanya karena narasi yang memaksa bantuan "segera". Ambil jeda untuk memverifikasi kebenarannya.2. Keanehan visual dan suara (deepfake): Perhatikan detail janggal seperti gerak bibir yang tidak sinkron dengan suara atau intonasi yang terasa data. Bandingkan dengan unggahan di akun resmi tokoh yang bersangkut.3. Legalitas lembaga tidak jelas: Hindari mengandalkan informasi yang beredar lewat pesan berantai. Periksa izin operasional dan rekam jejak lembaga melalui situs web atau media sosial terverifikasi.4. Bukti sosial semu: Jangan mudah silau oleh tangkapan layar testimonis, klaim jumlah donatur, atau iklan bersponsor. Pastikan lembaga memiliki laporan penyalur bantuan yang dapat diaudit publik.5. Pungutan biaya di muka: Program hibah atau bantuan sosial yang sah tidak pernah mensyaratkan biaya administrasi, aktivasi, maupun pajak pencairan di awal. Tolak dan laporkan segera.6. Permintaan data pribadi sensitif: Jangan pernah memberikan foto KTP, nomor rekening, PIN, atau kode OTP melalui tautan maupun pesan pribadi.7. Pengalihan ke jalur komunikasi privat: Waspada penggalangan dana yang mengarahkan calon donatur ke WhatsApp pribadi, Direct Message (DM), atau tautan pembayaran eksternal untuk menghindari pengawasan publik.8. Nilai transparansi laporan dana: Tunda donasi jika pengelola kampanye tidak memiliki rekam jejak pelaporan pembangunan dana yang akuntabel.9. Hentikan rantai penyebaran: Jangan meneruskan (forward) konten sympathy scam ke grup percakapan, sekalipun berniat memberi peringatan. Cukup laporkan ke platform dan bagikan informasi edukasi dari sumber terpercaya.10. Penguatan literasi komunitas: Libatkan tokoh masyarakat, komunitas lokal, dan jaringan keagamaan untuk menyebarkan informasi verifikasi dengan bahasa yang mudah dipahami kelompok rentan.