Kusfiardi menambahkan Indonesia juga memiliki struktur penerimaan negara yang tidak hanya bersumber dari pajak, tetapi mencakup penerimaan negara bukan pajak, termasuk penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam.
βKarena itu, penilaian terhadap kapasitas fiskal perlu memperhatikan keseluruhan sumber penerimaan dan kualitas penggunaannya,β ujarnya.
Persoalannya, kata dia, pandangan IMF dapat menjadi referensi bagi investor, lembaga pemeringkat, kreditor, dan pelaku pasar dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Maka, dia mendorong pemerintah untuk meresponsnya dengan data, argumentasi, dan rencana reformasi yang terukur. Penjelasan kepada pasar harus menunjukkan sumber persoalan, langkah perbaikan, serta hubungan antara peningkatan penerimaan, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.
FINE Institute merekomendasikan tiga hal untuk menyikapi pandangan IMF.
Pertama, pemerintah perlu menyusun diagnosis rasio pajak berdasarkan karakteristik ekonomi Indonesia, bukan semata-mata menggunakan perbandingan agregat antarnegara.