Kedua, reformasi penerimaan harus memperluas basis ekonomi formal, meningkatkan produktivitas, memperbaiki administrasi perpajakan, dan memastikan kepastian hukum bagi wajib pajak.
Ketiga, pemerintah perlu membangun komunikasi fiskal yang konsisten kepada publik dan pasar dengan menjelaskan bukan hanya target penerimaan, tetapi juga kualitas belanja, risiko fiskal, dan kontribusi APBN terhadap pembangunan.
Ia mengakui standar internasional tetap penting sebagai bahan pembanding.
Namun, Kusfiardi menyampaikan standar tersebut harus digunakan untuk memperkuat diagnosis nasional, bukan menggantikan pertimbangan kebijakan yang berangkat dari kebutuhan Indonesia.
βKekuatan fiskal Indonesia harus dinilai dari kemampuan negara menghimpun sumber daya, membiayai pembangunan, memperkuat ekonomi produktif, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,β tuturnya.