"Sertifikasinya itu perlu kalau bisa lewat asosiasi sebagai wasit untuk menentukan siapa yang sesungguhnya nanti masuk ke dalam komponen itu," ujarnya.

Adapun usulan keenam adalah menjadikan pengadaan pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai jangkar permintaan melalui persyaratan penggunaan komponen dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Forkindo Eddy Chan menyampaikan, penguatan TKDN perlu diikuti kebijakan yang memastikan insentif diberikan kepada produsen yang benar-benar memiliki kegiatan produksi dan kontribusi komponen lokal.

Dia juga mengusulkan agar kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan di Indonesia dapat menjadi salah satu komponen penambah nilai TKDN, sepanjang kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan di dalam negeri.