NADIKABAR.COM — Forum Pengembang Komponen Kendaraan Listrik Indonesia (Forkindo) mengajukan enam usulan kepada pemerintah untuk memperkuat ekosistem industri komponen kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sekaligus mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Sekretaris Jenderal Forkindo Achmad Widjaja di Jakarta, Rabu, menyampaikan, enam langkah tersebut mencakup metodologi perhitungan TKDN, pemberian insentif berjenjang, penguatan rantai pasok baterai, pengembangan pemasok lokal, peningkatan fasilitas pengujian dan sertifikasi, serta optimalisasi pengadaan pemerintah dan BUMN.

Dijelaskan dia, usulan pertama terkait metodologi perhitungan TKDN didorong bisa memberikan bobot lebih besar terhadap komponen-komponen kritikal. Pihaknya mengusulkan agar aturan mengenai metodologi tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada 2027.

Usulan kedua, penerapan insentif berjenjang berdasarkan tingkat kedalaman lokalisasi produksi. Semakin besar komponen yang diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula insentif yang dapat diberikan kepada pelaku industri.

Skema tersebut juga diusulkan mencakup persyaratan TKDN untuk pemberian insentif kendaraan mobil hybrid dan kendaraan komersial.

Usulan ketiga adalah menghubungkan industri baterai di sektor hulu dengan produsen modul dan paket baterai di dalam negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun keterkaitan rantai pasok industri baterai sehingga produksi komponen dapat semakin terintegrasi di Indonesia.

Usulan keempat, pemerintah perlu mendorong program pengembangan pemasok lokal yang menjadi kewajiban bagi produsen penerima insentif.

Program tersebut diharapkan disertai dukungan pembiayaan bagi industri komponen dan industri kecil menengah (IKM), sehingga semakin banyak pelaku usaha dalam negeri yang dapat terlibat dalam rantai pasok kendaraan listrik.

Usulan kelima adalah penguatan laboratorium pengujian dan sertifikasi. Ia menilai keberadaan fasilitas pengujian yang memadai diperlukan untuk memastikan komponen kendaraan listrik memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.

Achmad juga membuka peluang agar asosiasi dapat dilibatkan dalam proses sertifikasi dan penilaian komponen kendaraan listrik, sehingga dapat membantu memastikan produk yang beredar sesuai dengan ketentuan.

"Sertifikasinya itu perlu kalau bisa lewat asosiasi sebagai wasit untuk menentukan siapa yang sesungguhnya nanti masuk ke dalam komponen itu," ujarnya.

Adapun usulan keenam adalah menjadikan pengadaan pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) sebagai jangkar permintaan melalui persyaratan penggunaan komponen dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Forkindo Eddy Chan menyampaikan, penguatan TKDN perlu diikuti kebijakan yang memastikan insentif diberikan kepada produsen yang benar-benar memiliki kegiatan produksi dan kontribusi komponen lokal.

Dia juga mengusulkan agar kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang dilakukan di Indonesia dapat menjadi salah satu komponen penambah nilai TKDN, sepanjang kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan di dalam negeri.