"Kita sudah ada merujuk Pasal 7a dan 7b UUD, nanti biar teman Komisi III yang menjelaskan," ujarnya.

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan (suket) ijazah Gibran mulai menguat di DPR. Puluhan anggota dari lintas fraksi disebut telah menandatangani dan ikut menggunakan hak tersebut.

DPR juga memastikan HMP akan tetap berjalan meski Gibran dalam pernyataannya akan bertahan dan siap menunjukan ijazahnya di PTUN lewat PK yang akan ia ajukan.