NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana harus memastikan dana korban pidana kembali.
Rano dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menilai penanganan perkara penipuan, investasi ilegal, dan kejahatan keuangan yang menimbulkan banyak korban, harus menjangkau pemulihan hak masyarakat secara nyata.
Oleh karena itu, kepastian mengenai pengembalian aset perlu dibangun sejak proses penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
"Kalau dana yang diambil berasal dari masyarakat yang menjadi korban penipuan, arah pemulihannya harus jelas, yaitu dikembalikan kepada korban yang berhak. Jangan sampai masyarakat kehilangan uangnya, aset pelaku berhasil dirampas, tetapi hasilnya masuk ke kas negara sementara kerugian korban tidak dipulihkan," ucapnya.
Legislator dari komisi DPR yang membidangi hukum itu menekankan bahwa RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana perlu ditempatkan sebagai pelengkap mekanisme penegakan hukum yang ada.
Penguatan khusus terletak pada tata cara menjangkau dan memulihkan aset ketika mekanisme yang tersedia menghadapi hambatan.
