Ia menilai pembahasan harus menjaga fokus pada hukum acara dan prosedur pemulihan aset, dengan tetap mengutamakan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.
"Yang kita perkuat adalah mekanisme hukumnya agar aset hasil kejahatan dapat dijangkau dan dipulihkan. Proses terhadap pelaku tetap diutamakan, sementara instrumen perampasan aset melengkapi upaya pemulihan yang belum dapat diselesaikan melalui mekanisme yang ada," katanya.
Terkait mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), Rano menegaskan perlunya batas penerapan yang ketat. Kondisi subjek, jenis tindak pidana, jenis aset, serta batas nilai aset harus dirumuskan secara jelas.
Menurutnya, mekanisme tersebut diarahkan untuk keadaan tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.
Penggunaan mekanisme tersebut tidak boleh menjadi jalan untuk menghindari proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sepanjang masih dimungkinkan menurut hukum.
