NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, mengatakan Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa mandat baru untuk mengelola pemagangan luar negeri.
Wamen Christina melalui pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa mandat itu hadir di Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan kewenangan pemberian izin pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia kini menjadi tugas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
“Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya,” katanya.
