Menurutnya, pengaturan tersebut menjadi langkah penting memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, khususnya dalam aspek perizinan dan pelindungan peserta. Ia menyebut bahwa pengalihan kewenangan tersebut akan melalui masa transisi selama satu tahun.
Dalam periode tersebut, lanjut Christina, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan sembari dilakukan proses penyiapan dan serah terima kewenangan kepada Kementerian P2MI.
“Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri,” ucapnya.
