"Setiap warga negara, termasuk pejabat negara, tentu memiliki hak untuk mengambil keputusan. Namun, karena ini menyangkut jabatan kenegaraan, seluruh prosesnya harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.
Menurut Mardiono, usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun seharusnya membuat ekosistem ketatanegaraan cukup matang menghadapi pergantian kepemimpinan. Ia meminta dinamika politik akibat mundurnya Gibran tidak sampai mengganggu kesinambungan pembangunan nasional.
"Apa pun dinamika politik yang terjadi, sistem kenegaraan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pergantian atau perubahan kepemimpinan tidak boleh mengganggu arah dan kesinambungan pembangunan bangsa," tegasnya.
Terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong, Mardiono mengingatkan semua pihak untuk merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menetapkan MPR wajib memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.
Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermanuver mendahului kewenangan konstitusional Presiden dan MPR sebelum proses pengunduran diri Gibran rampung secara hukum.
