"Konstitusi telah memberikan pedoman yang jelas. Karena itu, apabila pengunduran diri tersebut telah diproses dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan hukum, maka mekanisme pengisian jabatan harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kita tidak boleh mendahului proses kelembagaan yang menjadi kewenangan MPR dan Presiden," ucap dia.
Dalam situasi politik saat ini, Mardiono menyatakan PPP berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia meminta seluruh kekuatan politik memberi ruang bagi Prabowo dalam menjalankan mandat konstitusionalnya tanpa tersandera kalkulasi politik kelompok.
"Kami mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan. Dalam situasi apa pun, yang terpenting adalah bagaimana Presiden dapat menjalankan mandat konstitusionalnya dengan baik. Kita harus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang berorientasi pada kemajuan bangsa, sembari tetap menjaga prinsip demokrasi, konstitusi, dan mekanisme kelembagaan," ujarnya.
Mardiono kemudian kembali mengingatkan agar gesekan maupun dinamika antarelite tidak mengorbankan kepentingan publik yang lebih besar dan diselesaikan secara bermartabat sesuai koridor konstitusi.
"Pada akhirnya, jabatan adalah amanah, dan kepemimpinan adalah tanggung jawab. Indonesia terlalu besar untuk hanya disibukkan oleh dinamika politik antarelite. Kita harus memastikan bahwa sistem ketatanegaraan tetap berjalan, pemerintahan tetap efektif, dan agenda pembangunan terus berlanjut. Mari kita kedepankan kedewasaan politik, menjaga persatuan, serta bersama-sama mendukung setiap langkah yang membawa Indonesia menuju kemajuan," tutup Mardiono.
