Rani memandang ganjil genap sebagai bagian dari sistem transportasi Jakarta secara keseluruhan, bukan kebijakan yang berdiri sendiri. Karena itu, kata dia, penguatan transportasi umum, integrasi antarmoda, pengaturan parkir, manajemen lalu lintas, serta penerapan teknologi lalu lintas juga harus berjalan bersamaan.
"Jadi prinsipnya, saya mendukung evaluasi berbasis data. Tetapi kalau mau ada relaksasi, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kemacetan dan kualitas udara tetap terkendali dan masyarakat tetap punya pilihan transportasi yang baik. Jangan sampai kebijakan dibuat lebih fleksibel, tetapi dampaknya justru kembali dirasakan warga dalam bentuk kemacetan," tutur dia.
Dishub DKI Jakarta telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) soal kebijakan ganjil genap (gage). Mereka meminta masukan masyarakat dan evaluasi setelah 10 tahun kebijakan itu dilakukan.
"FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat seperti apa ya, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih," kata Kadishub DKI Budi Awaludin saat ditemui di CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/9).
Budi mengatakan, dalam FGD itu pihaknya mengupas masalah perekonomian yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup di Jakarta. Nantinya, Dishub DKI memerlukan kajian itu lebih dalam lagi sebagai bahan evaluasi.
