"Jadi, kita jangan menunggu sampai antrean panjang terjadi kembali baru bergerak, infrastruktur harus dipersiapkan sebelum demand mencapai puncaknya, karena itu pekerjaan yang secara teknis dapat segera dilaksanakan harus dipercepat," kata Khoiri.
Ia juga berharap ASDP sebagai pengelola kepelabuhanan dapat bergerak cepat sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan instansi terkait.
"Koordinasi antarlembaga diperlukan, namun kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pelayanan jangan sampai tertunda hanya karena menunggu penyelesaian administrasi atau kewenangan antarpihak," katanya.
Khoiri juga memberikan apresiasi secara khusus disampaikan kepada anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono, atas perhatian dan masukan, serta dorongannya terhadap percepatan penyelesaian permasalahan kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Apresiasi itu juga disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas dan Pelabuhan (KSOP), BPTD, pemerintah dan para pejabat daerah, Organda, Aptrindo, operator kapal, aparat terkait, serta seluruh pemangku kepentingan industri penyeberangan yang telah berkolaborasi menjaga kelancaran pelayanan.
