GAPKI menekankan bahwa penguatan regulasi perlu diiringi solusi nyata bagi masyarakat dan petani kecil. "Kami berharap penguatan regulasi ini disertai dukungan pembiayaan, teknologi, dan pendampingan agar masyarakat dapat membuka lahan tanpa bakar. GAPKI siap berkolaborasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperkuat pencegahan karhutla," kata Eddy.
Di sektor perkebunan kelapa sawit, perusahaan anggota GAPKI menerapkan kebijakan zero burning, didukung patroli rutin, pemantauan titik panas (hotspot), tim pemadam kebakaran siaga, serta sarana seperti embung air dan menara pemantau. Pada 2026, GAPKI juga mengimbau anggota meningkatkan pengawasan, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat didorong melalui program Masyarakat Peduli Api (MPA), edukasi pembukaan lahan tanpa bakar, dan patroli bersama di wilayah rawan kebakaran.Informasi hotspot dari satelit dimanfaatkan sebagai dasar deteksi dini, dan diverifikasi di lapangan agar penanganan tepat sasaran serta penegakan hukum berbasis fakta.
Kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar perlindungan lingkungan berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan target pengurangan emisi nasional.
