NADIKABAR.COM — Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad mengatakan partainya membebaskan anggota kader untuk berpendapat terhadap persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka
Pernyataan ini diungkap Kamrussamad jelang mengikuti rapat Sidang Paripurna di DPR, Selasa (10/11).
"Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota," kata Kamrussamad ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, setiap anggota DPR terutama dari fraksi Partai Gerindra memiliki hak dan kewenangan masing-masing untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang MPR, DPR, dan DPRD (MD3).
Adapun, Kamrussamad juga menanggapi wacana hak menyatakan pendapat yang belakangan ini disuarakan oleh PDIP dan PKS untuk menindaklanjuti persoalan ijazah Gibran.
Menurutnya, Partai Gerindra akan mengikuti setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi selama sesuai dengan amanat konstitusi.
"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai amandemen Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu," lanjut Kamrussamad.
Ia menegaskan persoalan ini perlu untuk ditindaklanjuti karena sudah banyak spekulasi yang berkembang di publik. Oleh sebab itu, ia mendorong penyelesaian persoalan ini agar tidak mengganggu stabilitas politik.
"Dan kita berharap polemik ini tidak berkepanjangan, bisa segera dituntaskan, diselesaikan sebagaimana amanat undang-undang dan konstitusi kita," lanjutnya.
Adapun, wacana penggunaan hak menyatakan pendapat untuk persoalan pemakzulan Gibran sebelumnya diungkap oleh Partai PDIP dan PKS.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP),Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR karena dianggap sebagai pilihan paling rasional.
