Senada dengan PDIP, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong DPR memproses hak menyatakan pendapat. PKS bahkan menyebut hak tersebut menjadi pilihan apabila Gibran tidak kunjung mengundurkan diri dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Hal itu disampaikan oleh Presiden PKSAlmuzzammil Yusuf.
"Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudaraGibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Almuzzammil melalui keterangan resmi, Senin (9/11).
Selain kedua partai ini, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyatakan sikap yang sama. Ia memandang hak interpelasi yang berarti hak bertanya sudah tidak relevan karena tidak ada yang perlu ditanyakan. Kemudian, hak angket atau hak menyelidiki juga melalui proses yang panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas sehingga DPR hanya perlu mengeluarkan hak menyatakan pendapat.
"Jadi, kalau standing position saya kita bicaranya kalau menggunakan hak, itu menggunakan hak menyatakan pendapat, bukan hak angket," kata Doliyang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Senin (9/11).
Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat bergulir untuk menindaklanjuti pemakzulan Gibran buntut dari putusan MA dan MK yang menyatakan keabsahan syarat pendidikannya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait dengan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran. Melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal untuk seluruhnya.
Dalam putusannya, MA menyatakan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, pada sidang Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Dua kasus besar, yakni desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan percobaan makar oleh mantan Kapolri Listyo Sigit terjadi seakan beriringan.
Kedua kasus ini dinilai oleh Anggota DPR RI Subardi tidak bisa dilepaskan dari awal mula kekuasaan yang mengantarkan keduanya. Kekuasaan yang diraih dengan merusak tatanan nilai kebangsaan.
