NADIKABAR.COM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur membantah dugaan intervensi atas mutasi tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya usai menangkap tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang pesta narkoba di sebuah hotel beberapa waktu lalu.

DPD Gerindra Jatim mengklaim ada dugaan pemerasan dari para oknum polisi, sementara itu Bid Propam Polda Jatim masih melakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus narkoba tersebut.

Sekretaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah mengatakan mutasi di kepolisian itu terjadi bukan karena intervensi atau tekanan dari pihak partai yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto sebagai ketua umum.

Sebaliknya, tegas Kharisma, hal tersebut diduga kuat berkaitan dengan adanya dugaan permintaan sejumlah uang oleh anggota kepolisian terhadap ketiga kadernya.

Dia mengatakan demikian berdasarkan hasil gelar perkara yang diungkap Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, soal dugaan lobi-lobi uang pelicin.

"Memang ada hal yang disampaikan di dalam statement beliau (Habiburokhman) tersebut, yaitu adanya lobi-lobi untuk masalah uang. Jadi bukan karena Gerindra terus (7 polisi) dimutasi. Memang ada tindakan yang kita dengar adalah ada sejumlah uang yang diminta," kata Kharisma, kepada NadiKabar.com, Selasa (3/11).

Lebih lanjut, Kharisma menyebutkan, dugaan nominal uang yang diminta pihak kepolisian berkisar antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Ia memperkirakan angka Rp300 juta tersebut merupakan total permintaan untuk membebaskan tiga anggota DPRD yang ditangkap.

Meski demikian, Kharisma menduga bahwa uang tersebut belum sempat diserahkan oleh para kader Gerindra yang tertangkap, kepada anggota kepolisian tersebut.

"Rp300 juta itu tiga orang [kader Gerindra yang ditangkap karena narkoba] ya," ucapnya.

Kharisma menegaskan agar isu mengenai dugaan pemerasan ini ditanyakan langsung kepada institusi kepolisian, karena hal tersebut murni urusan rumah tangga internal penegak hukum yang berada di luar kewenangan Gerindra.

Di sisi lain, terkait nasib ketiga anggota DPRD yang terjerat kasus narkoba itu, Gerindra memastikan tidak ada toleransi dan tidak memberikan perlindungan.