Dia menjelaskan UU APBN 2027 memungkinkan pemda akan memiliki akses pembiayaan untuk berbagai program pembangunan strategis tanpa mengurangi kapasitas fiskal nasional.

Dia pun menyadari pentingnya ketersediaan dan fleksibilitas anggaran agar program pembangunan di daerah dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

"Saya berkewajiban dan akan terus memperjuangkan kepentingan fiskal daerah agar dapat terakomodasi dengan optimal," ucap Budisatrio.